Mengenal Transmigrasi


               Wilayah Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, persebaran yang belum serasi dan belum seimbang antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan kerawanan sosial ataupun kerusakan lingkungan. Persebaran penduduk yang belum serasi dan belum seimbang tersebut menyebabkan pembangunan belum merata sehingga ada kecenderungan daerah atau wilayah.yang telah berkembang menjadi makin berkembang.sebaliknya, daerah atau wilayah yang kurang berkembang menjadi makin tertinggal. Daerah atau wilayah yang tertinggal dengan penduduk yang terpencar-pencar dalam kelompok kecil sulit berkembang. Untuk itu, penyebaran penduduk perlu diatur melalui penyelenggaraan transmigrasi.Penyelenggaraan transmigrasi akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh Badan Usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga pada gilirannya dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih luas dan merata serta tumbuhnya daerah dan wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, penyelenggaraan transmigrasi membuka kesempatan bagi penduduk dari daerah lain dengan cara swakarsa untuk berpindah dan menetap guna meningkatkan kesejahteraannya. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut sekaligus mendorong kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan penduduk sekitarnya.

Menurut Warsito (1984: 175), bahwa mengenai kepadatan penduduk di Indonesia sebagai salah satu penyebabnya, terutama di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan Madura. Untuk itu pemerintah Indonesia dalam usaha mengatasi hal tersebut mengambil kebijaksanaan dengan cara meningkatkan program transmigrasi melalui pembangunan nasional.Dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapa Keppres dan Inpres pendukung.

Program transmigrasi dimulai pada tahun 1905 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan istilah “ Kolonisasi”. Kolonisasi merupakan program pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain sebagai usaha pemecahan masalah demografis. Pemerintah Hindia Belanda bertujaun untuk mengadakan kolonisasi, di samping itu mengurangi kepadatan penduduk yang ada di Pulau Jawa juga untuk mendapatkan tenaga buruh murah guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari tanah jajahan ( Harjono, 1982: 3)

Menurut Siswono Yudhohusodo (1998:6) bahwa pengertian “transmigrasi merupakan program kemanusiaan yang menyangkut nasib ribuan,bahkan jutaan, manusia indonesia”. Program ini berusaha mewujudkan impian dari jutaan rakyat yang hidup dalam kemiskinan, yang terdiri dari para buruh tani, yaitu petani yang berlahan sempit, para peladang berpindah, para perambah hutan, buruh-buruh miskin, nelayan-nelayan miskin, para penganggur.dalam kunjungan ke berbagai daerah permukiman trnasmigrasi yang berhasil, kehidupan masyarakat baru yang sejahtera dibanyak unit permukiman transmigrasi.

Menurut Martono (1986) dalam Singarimbun dan Swasono (1986), apabila dilihat secara demografi, transmigrasi dipandang sebagai suatu upaya untuk mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, juga dimaksudkan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja. Transmigrasi ini juga dinilai membantu mempercepat terwujudnya trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Paradigma baru transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk. Lebih dari itu, transmigrasi menjadi cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya , sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan (Suparno, 2007).

Sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru di latarbelakangi oleh lima pokok pikiran, yaitu:
1. Pertama, pembangunan transmigrasi sebagai upaya rekayasa ruang dan orang, diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan nasional.
2. Kedua, pengembangan usaha dan budidaya di permukiman transmigrasi diarahkan untuk mendukung kebijakan energi alternatif dengan mengembangkan budidaya tanaman bahan bio-energi seperti kelapa sawit, jagung, tebu, singkong, dan juga jarak pagar.
3. Ketiga, pembangunan permukiman transmigrasi diarahkan untuk mengembangkan daerah perbatasan, pulau terluar, daerah tertinggal dan terisolir, merupakan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan nasional.
4. Keempat, pembangunan transmigrasi sebagai upaya pengembangan wilayah baru
perlu dilaksanakan secara kolaboratif dengan kalangan swasta untuk mengembangkan investasi, sehingga transmigrasi akan mampu mendukung pemerataan investasi, dan
5.Kelima, pembangunan transmigrasi sebagai salah satu upaya penyediaan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha merupakan salah satu strategi nasional mengatasi pengangguran dan kemiskinan secara berkelanjutan.

0 Response to "Mengenal Transmigrasi"

Post a Comment