Pemilihan Lokasi Transmigrasi

A. Pemilihan Lokasi Transmigrasi    
     Awalnya program transmigrasi dikhususkan untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa,
Madura, dan Bali yang memiliki persoalan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, ke pulau-pulau lain yang kepadatan penduduknya masih cukup rendah. Para transmigran dari pulau Jawa kebanyakan memilih pulau Sumatera, dan transmigran dari pulau Madura lebih terkonsentrasi ke pulau Kalimantan. Sedangkan transmigran dari pulau Bali lebih memilih pulau Sulawesi sebagai tujuannya.Namun seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang cukup pesat,dan juga  erimbangan keuangan antara pusat dan daerah melalui kebijakan Otonomi Daerah, maka pulau-pulau yang tadinya menjadi tujuan program transmigrasi telah berkembang dan harus dibatasi penerimaan transmigrannya. Bahkan yang berkembang adalah penduduk pulau Sumatera sekarang menjadi obyek yang akan mengikuti program transmigrasi. Hal ini sangat terasa dengan semakin tingginya kepadatan penduduk yang ditandai dengan semakin luasnya pembukaan wilayah hutan untuk pemukiman penduduk, untuk lahan pertanian perkebunan, dan peternakan dan juga untuk pembangunan sektor industri di pulau yang juga dikenal dengan nama pulau Andalas dan Swarna Dwipa ini.Pemerintah harus segera merubah pola tujuan transmigrasi, agar pemerataan pembangunan dan kepadatan penduduk sesuai dengan tujuan transmigrasi dapat tercapai dengan maksimal dan efisien. Pulau-pulau terpencil mungkin bisa dijadikan alternatif tujuan program transmigrasi, walaupun alternatif ini akan lebih banyak memakan biaya operasional nantinya. Namun ini lebih baik daripada pemerintah memaksakan program transmigrasi untuk tetap dikirim ke pulau-pulau yang sama. Pemilihan lokasi transmigrasi juga harus berdasarkan asas kelestarian lingkungan hidup (utamanya hutan). Dari perkembangan program transmigrasi nasional yang telah berlangsung semenjak pemerintahan orde lama, kita bisa melihat bahwa ada kesalahan dalam hal pemilihan lokasi transmigrasi. Kawasan konservasi yang merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup, sebisa mungkin dijauhkan dari lokasi transmigrasi. Hal ini perlu diterapkan untuk menghindari kesalahan pengelolaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alam yang dapat menimbulkan bencana. Selain itu pemerintah dan semua stake-holder yang terkait dengan suksesnya program ini, harus menjalin kerjasama yang baik dan arif dalam menentukan pemilihan lokasi transmigrasi. Masyarakat lokal tempat tujuan transmigrasi akan dilakukan harus diajak untuk berdialog dan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di lokasi transmigrasi itu. Segala macam pendapat yang dikatakan masyarakat lokal harus ditindaklanjuti dan disampaikan kepada calon transmigran yang akan menempati areal tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat transmigran dan masyarakat lokal sehingga akan tercipta keharmonisan dalam berinteraksi dan pemerataan pembangunan dapat diwujudkan bersama-sama antara masyarakat lokal, masyarakat transmigran dan tentu saja pemerintah.

     Kompetensi Calon Transmigran Tidak bisa dipungkiri bahwa program transmigrasi akan sangat menarik bagi masyarakat yang tingkat kehidupandan tingkat pendidikannya masih cukup rendah. Hal ini sangat wajar, melihat kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang masih belum pulih setelah diterpa krisis ekonomi, sehingga sangat sulit untuk mencari pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Untuk dapat menciptakan masyarakat transmigran yang sukses dan mampu berkarya dalam sektor wiraswasta mandiri dengan menciptakan lapangan kerja baru, maka Pemerintah harus terus-menerus mencoba memperbaiki sistem perekrutan calon tranmigran. Walaupun pada kenyataannya yang paling banyak mendaftarkan diri untuk menjadi masyarakat transmigran adalah masyarakat yang tingkat pendidikannya cukup rendah. Agar dapat mengatasi masalah tingkat pendidikan masyarakat transmigran yang cukup rendah tersebut, maka pemerintah daerah dan dinas transmigrasi daerah tempat calon transmigran berdomisili sebelum dikirimkan ke lokasi transmigrasi harus memberikan pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan secara intensif sebelum masyarakat transmigran dikirim ke lokasi tujuan transmigrasi. Hal ini sebaiknya dilakukan setelah diketahui kondisi ekonomi, sosial, budaya dan juga kondisi lahan yang akan mereka garap nantinya. Informasi mengenai hal ini mutlak haru diketahui oleh calon transmigran agar mereka mampu menggali kreatifitas dan potensi mengenai apa yang akan mereka coba buat di lokasi transmigrasi nantinya. Informasi ini juga sangat berguna dalam menciptakan sektor usaha kecil menengah baru yang potensial untuk diterapkan pada lokasi transmigrasi. Dengan melakukan proses pendidikan melalui pelatihan dan penyuluhan terhadap masyarakat transmigran juga diharapkan akan terjalin keharmonisan antara masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal setempat. Sehingga kebhinekaan yang ada di lokasi transmigrasi mampu menjadi rantai ikatan persatuan yang kuat untuk memupuk rasa persaudaraan dan nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Fasilitas-fasilitas Transmigrasi Penyediaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam mendukung program transmigrasi sampai sejauh ini sudah cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari pendapat para transmigran yang cukup berhasil di tanah seberang. Fasilitas yang disediakan pemerintah antara lain adalah lahan, bantuan dana dan alat-alat pertanian. Besarnya bantuan yang diberikan bervariasi tergantung kepada kondisi lahan yang akan dijadikan lokasi transmigrasi. Setiap kepala keluarga yang mengikuti program ini rata-rata mendapatkan lahan garapan seluas 2 - 2,5 hektar dan juga mendapatkan bantuan dana sebagai modal untuk mengelola lahan tersebut sebesar 16 - 20 juta rupiah. Selain itu pemerintah juga menyediakan alat-alat pertanian dan brosur-brosur penyuluhan tentang cara mengelola lahan yang baik dan jenis tanaman budidaya apa yang cocok untuk ditanam pada lahan tersebut. Pada lokasi transmigrasi juga disediakan rumah tinggal tipe RSS yang telah dialiri listrik dan air bersih. Kondisi pemukiman yang berada dalam satu kawasan juga diciptakan seperti layaknya sebuah desa pada umumnya, dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Setiap UPT memiliki struktur pemerintahan yang setara dengan sebuah desa dan memiliki sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat transmigran. Bahkan hal ini menimbulkan kecemburuan dikalangan masyarakat lokal yang dapat menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat lokal dengan masyarakat transmigran. Melihat kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap para transmigran tersebut, maka sangat wajar kalau pemerintah berharap agar tujuan program ini mampu tercapai dengan maksimal. Semua kalangan yang telah bekerja keras dalam menyumbangkan konsep dan pemikiran mengenai hal ini juga mempunyai harapan yang sama dengan pemerintah. Namun pemerintah harus mewaspadai potensi konflik yang timbul akibat adanya kecemburuan masyarakat lokal terhadap masyarakat transmigran. Kecemburuan yang timbul pada kalangan masyarakat lokal tersebut bukan tanpa sebab.

     Percepatan pembangunan yang terjadi di UPT-UPT transmigrasi tidak sejalan dengan percepatan pembangunan desa tempat masyarakat lokal bermukim. Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, maka potensi konflik yang ber-unsur SARA akan sering terjadi pada lokasi-lokasi transmigrasi. Pemerintah harus arif dalam membuat sistem ketransmigrasian, terutama jika menyangkut pembangunan daerah. fasilitas di pemukiman transmigrasi tidak bisa terlalu berlebihan dengan fasilitas masyarakat lokal. Jika pemerintah memaksakan diri untuk melengkapai fasilitas masyarakat transmigran, maka terlebih dahulu pemerintah harus melengkapi atau minimal memperbaiki dan menyempurnakan fasilitas masyarakat lokal setempat. Semua fasilitas yang memang sudah seharusnya disediakan pemerintah kepada rakyat tersebut, pasti akan mampu mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Ini merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar lagi untuk menciptakan pemerataan di masyarakat, baik itu pemerataan jumlah penduduk, pemerataan pembangunan dan tentu saja pemerataan kesejahteraan.




Dari daerah-daerah asal tersebut di atas diutamakan daerah sebagai berikut :
a.Kepadatan penduduknya lebih dan 1.000 jiwa/km2,
b.Daerah kritis atau tandus yang akan dihijaukan,
c.Penduduknya berpenghasilan sangat rendah,
d.Daerahnya rawan terhadap bencana alam,
e.Daerahnya akan digunakan untuk tempat pembangunan proyek-proyek penting,misalnya waduk.

Daerah tujuan transmigrasi :
a)Pulau Sumatra, meliputi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan,
Jambi, Bengkulu, Riau, DI Aceh, dan Lampung. Sekarang Lampung menjadi
daerah asal transmigrasi.
b)Pulau Kalimantan, meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur.
c)Pulau Sulawesi, meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
dan Sulawesi Selatan.
d)Pulau Irian, Maluku, NTB.

Syarat-syarat daerah yang menjadi tujuan transmigrasi :
a.Tanahnya subur.
b.Sumber pengairan dan sistem pengairan baik.
c.Sarana transportasi baik.
d.Kemungkinan pemasaran hasil produksi baik.
e.Tersedianya sarana kesehatan dan pendidikan.
f.Terdapat tanaman yang dapat dikembangkan.

Syarat-syarat bagi orang yang akan bertransmigrasi :
a)Warga negara Indonesia asli.
b)Sehat jasmani dan rohani.
c)Sudah berkeluarga.
d)Kepala keluarga berusia antara 18 - 45 tahun.
e)Anggota keluarga yang ikut berusia 6 - 60 tahun.
f)Mempunyai kemampuan dan keterampilan.
g)Berkelakuan baik.

Seseorang yang akan bertransmigrasi harus memenuhi persyaratan tersebut.
Namun, ada golongan masyarakat tertentu yang mendapat prioritas utama untuk
menjadi peserta transmigrasi umum, antara lain :
a.Petani yang tidak memiliki tanah garapan,
b.Penduduk dan daerah yang tertimpa bencana alam, dan
c.Anggota ABRI yang menghadapi masa pensiun.

Sesuai dengan tujuan penyusunan profil kawasan transmigrasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi di daerah otonomi. Mengacu pada pengertian Kawasan Transmigrasi menyebutkan bahwa : Kawasan Transmigrasi adalah Kawasan budidaya intensif ditetapkan untuk menampung perpindahan penduduk secara menetap dalam jumlah besar dengan susunan fungsi-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintah sosial dan kegiatan ekonomi untuk menumbuhka pusat pertumbuhan ekonomi.
Dalam operasionalnya Pengertian Kawasan Transmigrasi :

a)Suatu kesatuan Hamparan lahan dalam kawasan budidaya yang terletak dalam suatu administrasi otonomi, terdiri atas :
- Desa-desa eks Unit Permukiman Transmigrasi (PTD)
- Unit-unit Permukiman Transmigrasi yang sedang dibina (PTA)
- Desa-desa sekitar Permukiman Transmigrasi yang merupakan penduduk
setempat (PTS)
- Areal-areal yang potensial untuk pengembangan permukiman transmigrasi
(PTB)
-Berpotensi untuk pengembangan komoditas unggulan
- Terhubungnya dalam suatu kesatuan jaringan jalan yang dapat merangsang
- tumbuhnya Peusat Pertumbuhan Ekonomi.

0 Response to "Pemilihan Lokasi Transmigrasi"

Post a Comment